 |
| FUN DRIVE MOBIL LISTRIK NASIONAL. Menristek Gusti Muhammad Hatta (kiri), Menhub EE Mangindaan (kanan), dan Wamen ESDM Rudi Rubiandini (tengah), mencoba prototip bus listrik saat Peluncuran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 sekaligus menggelar Fun Drive Mobil Listrik Nasional di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (26/6). Bus listrik buatan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika LIPI itu dapat mengangkut 15 orang dengan kecepatan maksimal 100 kilometer per jam, dan mampu berjalan sejauh 150 kilometer dengan sekali pengisian 500 ampere. FOTO ANTARA/Ismar Patrizki/Koz/nz/12. |
Pemerintah menargetkan pada 2014 mobil listrik bisa diproduksi secara massal dengan road map industri yang sedang berjalan. “Untuk menjadi industri skala nasional pada 2014, akan diproduksi 10.000 unit mobil listrik. Saat ini, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Perindustrian tengah menggarap peta jalan atau road map industri mobil listrik nasional,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Rabu (29/8).
Penggarapan industrialisasi mobil listrik, menurut Hidayat, memasuki tahap pengembangan teknologi. “Para pengembang, yang terdiri atas akademisi, industri, serta badan usaha milik negara sedang mempelajari beberapa desain mobil listrik di sejumlah negara,” ujarnya.
Sedangkan pengamat otomotif Suhari Sargo berpendapat mobil listrik sulit bersaing dengan kendaraan berbahan bakar minyak. “Dengan kapasitas baterai dan infrastruktur pengisian listrik yang belum tersedia, mobil listrik bisa disejajarkan dengan kelas mobil dalam kota dengan harga di bawah Rp200 juta. Selain itu, pasar mobil di Indonesia masih dikuasai oleh kendaraan berbahan bakar minyak (BBM),” katanya.
Meskipun proyek nasional ini sudah terlihat, menurut dia, namun masih ada beberapa kendala. "Selain belum ada rancangan baterai yang mumpuni, harga jual mobil listrik diperkirakan lebih mahal dibandingkan kendaraan sekelasnya," ujarnya.
Sementara itu,Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan mobil nasional masih belum jelas. “Yang ada cuma kebijakan industri otomotif keterkaitan dengan fasilitas untuk prinsipal Jepang sebagai pemasok utama otomotif Indonesia. Ini dilakukan melalui skema fasilitas investasi dan perdagangan,” kata Airlangga.
Namun di mata anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi, proyek pengembangan mobnas seharusnya dipimpin oleh Kemenperin. “Yang memegang kendali tentunya harus dari Kemenperin. Dan dari awal yang harus ditekankan dalam proyek mobil nasional adalah bagaimana pemerintah menciptakan mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, yaitu yang paling tepat adalah mobil hybrid. Dan itu Kemenperin yang berhak sebagai leading sector-nya,” jelasnya.
Dalam pandangan Ferrari, mobil hybrid perlu dikembangkan untuk menjadi mobnas. “Mobil hybrid banyak keuntungannya yaitu irit bahan bakar dan ramah lingkungan karena menggunakan listrik dan juga mesin konvensional. Untuk setahun atau dua tahun pertama tidak apa-apa impor dulu, lalu setelah itu dalam kita bisa belajar cara pembuatannya dan bisa melakukan alih teknologi. Mobil hybrid ini kan sudah terbukti di banyak negara dan berhasil. Beda dengan mobil listrik yang di negara luar pun masih belum banyak dipakai secara masal,” tambahnya.
Adapun menurut Fauzi Aziz, pemerhati kebijakan Industri dan perdagangan yang juga mantan staf ahli Menteri Perindustrian, pengembangan mobnas harus dilaksanakan berdasarkan kolaborasi dari Kemenristek, Kemenperin dan BUMN, agar pengembangan mobnas ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, program mobnas harus didukung oleh kebijakan yang memihak industri otomotif.
“Pengembangan mobnas ini harus didukung dengan policy yang benar-benar memihak terhadap industri otomotif seperti impor mobil CBU itu dilarang dan mempermudah impor komponen yang dalam negeri belum bisa buat. Yang pasti, harus ada dukungan dari perbankan nasional untuk membiayai sektor otomotif ini,” tutupnya. (Neraca)
Penggarapan industrialisasi mobil listrik, menurut Hidayat, memasuki tahap pengembangan teknologi. “Para pengembang, yang terdiri atas akademisi, industri, serta badan usaha milik negara sedang mempelajari beberapa desain mobil listrik di sejumlah negara,” ujarnya.
Sedangkan pengamat otomotif Suhari Sargo berpendapat mobil listrik sulit bersaing dengan kendaraan berbahan bakar minyak. “Dengan kapasitas baterai dan infrastruktur pengisian listrik yang belum tersedia, mobil listrik bisa disejajarkan dengan kelas mobil dalam kota dengan harga di bawah Rp200 juta. Selain itu, pasar mobil di Indonesia masih dikuasai oleh kendaraan berbahan bakar minyak (BBM),” katanya.
Meskipun proyek nasional ini sudah terlihat, menurut dia, namun masih ada beberapa kendala. "Selain belum ada rancangan baterai yang mumpuni, harga jual mobil listrik diperkirakan lebih mahal dibandingkan kendaraan sekelasnya," ujarnya.
Sementara itu,Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan mobil nasional masih belum jelas. “Yang ada cuma kebijakan industri otomotif keterkaitan dengan fasilitas untuk prinsipal Jepang sebagai pemasok utama otomotif Indonesia. Ini dilakukan melalui skema fasilitas investasi dan perdagangan,” kata Airlangga.
Namun di mata anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi, proyek pengembangan mobnas seharusnya dipimpin oleh Kemenperin. “Yang memegang kendali tentunya harus dari Kemenperin. Dan dari awal yang harus ditekankan dalam proyek mobil nasional adalah bagaimana pemerintah menciptakan mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, yaitu yang paling tepat adalah mobil hybrid. Dan itu Kemenperin yang berhak sebagai leading sector-nya,” jelasnya.
Dalam pandangan Ferrari, mobil hybrid perlu dikembangkan untuk menjadi mobnas. “Mobil hybrid banyak keuntungannya yaitu irit bahan bakar dan ramah lingkungan karena menggunakan listrik dan juga mesin konvensional. Untuk setahun atau dua tahun pertama tidak apa-apa impor dulu, lalu setelah itu dalam kita bisa belajar cara pembuatannya dan bisa melakukan alih teknologi. Mobil hybrid ini kan sudah terbukti di banyak negara dan berhasil. Beda dengan mobil listrik yang di negara luar pun masih belum banyak dipakai secara masal,” tambahnya.
Adapun menurut Fauzi Aziz, pemerhati kebijakan Industri dan perdagangan yang juga mantan staf ahli Menteri Perindustrian, pengembangan mobnas harus dilaksanakan berdasarkan kolaborasi dari Kemenristek, Kemenperin dan BUMN, agar pengembangan mobnas ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, program mobnas harus didukung oleh kebijakan yang memihak industri otomotif.
“Pengembangan mobnas ini harus didukung dengan policy yang benar-benar memihak terhadap industri otomotif seperti impor mobil CBU itu dilarang dan mempermudah impor komponen yang dalam negeri belum bisa buat. Yang pasti, harus ada dukungan dari perbankan nasional untuk membiayai sektor otomotif ini,” tutupnya. (Neraca)
Posted in: Mobil Listrik Nasional
