JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menginginkan agar mobil listrik bisa mengurangi ketergantungan masyarakat dalam memakai bahan bakar minyak (BBM). Jika bisa segera diproduksi massal, mobil listrik ini akan menghemat uang negara sebesar Rp 500 triliun.
Dalam hitungan Dahlan, saat ini PT Pertamina Persero baru memiliki satu kilang minyak dengan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 70 persen masyarakat Indonesia. Sisanya sekitar 30 persen harus mengimpor.
Bila PT Pertamina ingin memproduksi minyak untuk 100 persen masyarakat Indonesia, maka anak usaha BUMN di bidang perminyakan ini harus memiliki kilang minyak lebih banyak lagi. Padahal investasi untuk satu kilang minyak sekitar Rp 70 triliun per kilang.
"Jika memiliki dua kilang saja, investasinya perlu Rp 140 triliun," kata Dahlan selepas meresmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di kantor PLN DKI Jakarta, Gambir Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2012).
Dana sekitar Rp 140 triliun ini baru digunakan untuk membangun kilang minyak. Padahal, masalah tidak akan selesai dengan hanya membangun kilang minyak lagi. Saat ini, pemerintah juga dibebani karena harus melakukan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dirilis Juli lalu di Badan Anggaran DPR, realisasi subsidi BBM pada semester I-2012 sebesar Rp 88,9 triliun. Realisasi tersebut sudah mencapai 64,7 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun. Bahkan, Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja subsidi BBM pada 2012 mencapai Rp 216,8 triliun atau 157,8 persen dari pagu APBN-P 2012.
"Jika ditotal bisa lebih dari Rp 350 triliun. Itupun kalau harga BBM tidak naik. Kalau naik lagi, bisa bengkak sampai Rp 500 triliun," tambah Dahlan.
Padahal untuk mendapatkan dana sekitar Rp 500 triliun juga tidak gampang. Pengalaman Dahlan di PLN dulu, untuk melakukan pinjaman Rp 10 triliun saja perlu waktu 2-3 tahun. Lantas untuk membangun kilang hingga penyaluran BBM ke Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) bisa memerlukan waktu hingga lebih dari 3 tahun. Sehingga tidak akan mungkin dana sebesar itu akan langsung dikucurkan dari APBN.
"Untuk bisa memenuhi kilang dalam negeri dan BBM 100 persen dari dalam negeri juga perlu 8 tahun. Sementara 8 tahun lagi, tentu harga BBM juga akan naik dan persedian sudah mulai berkurang," jelas Dahlan.
Oleh karenanya, Dahlan menginginkan agar proyek mobil listrik maupun motor listrik bisa sukses. Hal ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. "Daripada menghabiskan ratusan triliun untuk BBM, mending dananya bisa digunakan untuk yang lain. Mudah-mudahan ini bisa jadi bisnis baru PLN ke depan," jelasnya.
Dalam hitungan Dahlan, saat ini PT Pertamina Persero baru memiliki satu kilang minyak dengan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 70 persen masyarakat Indonesia. Sisanya sekitar 30 persen harus mengimpor.
Bila PT Pertamina ingin memproduksi minyak untuk 100 persen masyarakat Indonesia, maka anak usaha BUMN di bidang perminyakan ini harus memiliki kilang minyak lebih banyak lagi. Padahal investasi untuk satu kilang minyak sekitar Rp 70 triliun per kilang.
"Jika memiliki dua kilang saja, investasinya perlu Rp 140 triliun," kata Dahlan selepas meresmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di kantor PLN DKI Jakarta, Gambir Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2012).
Dana sekitar Rp 140 triliun ini baru digunakan untuk membangun kilang minyak. Padahal, masalah tidak akan selesai dengan hanya membangun kilang minyak lagi. Saat ini, pemerintah juga dibebani karena harus melakukan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dirilis Juli lalu di Badan Anggaran DPR, realisasi subsidi BBM pada semester I-2012 sebesar Rp 88,9 triliun. Realisasi tersebut sudah mencapai 64,7 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun. Bahkan, Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja subsidi BBM pada 2012 mencapai Rp 216,8 triliun atau 157,8 persen dari pagu APBN-P 2012.
"Jika ditotal bisa lebih dari Rp 350 triliun. Itupun kalau harga BBM tidak naik. Kalau naik lagi, bisa bengkak sampai Rp 500 triliun," tambah Dahlan.
Padahal untuk mendapatkan dana sekitar Rp 500 triliun juga tidak gampang. Pengalaman Dahlan di PLN dulu, untuk melakukan pinjaman Rp 10 triliun saja perlu waktu 2-3 tahun. Lantas untuk membangun kilang hingga penyaluran BBM ke Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) bisa memerlukan waktu hingga lebih dari 3 tahun. Sehingga tidak akan mungkin dana sebesar itu akan langsung dikucurkan dari APBN.
"Untuk bisa memenuhi kilang dalam negeri dan BBM 100 persen dari dalam negeri juga perlu 8 tahun. Sementara 8 tahun lagi, tentu harga BBM juga akan naik dan persedian sudah mulai berkurang," jelas Dahlan.
Oleh karenanya, Dahlan menginginkan agar proyek mobil listrik maupun motor listrik bisa sukses. Hal ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. "Daripada menghabiskan ratusan triliun untuk BBM, mending dananya bisa digunakan untuk yang lain. Mudah-mudahan ini bisa jadi bisnis baru PLN ke depan," jelasnya.
Posted in: Mobil Listrik Nasional
